1.
Bagaimana Kondisi Sosial Budaya Pada Masa Kabinet Natsir ?
a)
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
b)
Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
c)
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
d)
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
e)
Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
2.
Pada masa
Kabinet Sukiman, telah terjadi Peristiwa MSA. Apa keuntungan dan akibat bagi
Indonesia sendiri ?
Kejatuhan
Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan
ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar
Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa
Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip
dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari
Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada
kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus
mengembalikan mandatnya kepada presiden.
Kelebihan secara umum pada masa kabinet ini adalah :
a) Pembuatan kebijakan dapat ditangani
secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan
legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif
b) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijkan jelas
c) Adanya pengawasan yang kuat dari
parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam
menjalankan pemerintahan
3. Analisis Peristiwa Tanjung
Morawa pada masa Kabinet Wilopo !
Latar belakang
Peristiwa Tanjung Morawa terjadi
disebabkan pula oleh adanya ketidakpuasan petani yang hendak dipindahkan
ketempat yang lain oleh pemerintah dalam hal ini oleh Gubernur Sumatera Utara
Abdul Hakim, karena proses dan hasil yang diperoleh sangat jauh berbeda dengan
tanah yang telah mereka tempati sebelumnya. Akibatnya ketidakpuasan ini
mengarah pada aksi demonstrasi untuk menggagalkan pentraktoran. Peristiwa
Tanjung Morawa mendapat reaksi baik dari pemerintah pusat, pihak oposisi,
maupun masyarakat. Karena peristiwa itulah golongan yang anti kabinet, termasuk
tokoh-tokoh penganjur persatuan dari PNI, mencela tindakan pemerintah.
Akibatnya Sidik Kertapati dari SAKTI (Sarekat Tani Indonesia) yang berhaluan
kiri mengajukan mosi tidak percaya kepada cabinet dan sebelum mosi diputuskan,
kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 2
Juni 1953.
Kronologi
Peristiwa
Pada tahun 1953 Pemerintah RI
Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di
bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian,Tanjung Morawa. Akan tetapi
areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di antara mereka
terdapat beberapa imigran gelap Cina. Usaha pemerintah untuk memindahkan para
penggarap dengan memberi ganti rugi dan menyediakan lahan pertanian,
dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Oleh
karena cara musyawarah gagal, maka pada tanggal 16 Maret 1953 pemerintah
terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan polisi. Untuk
menggagalkan usaha pentraktoran, BTI mengerahkan massa yang sudah mereka
pengaruhi dari berbagai tempat di sekitar Tanjung Morawa. Mereka bertindak
brutal. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke atas, tetapi tidak dihiraukan,
bahkan mereka berusaha merebut senjata polisi. Dalam suasana kacau, jatuh
korban meninggal dan luka-luka.
4. Pada
masa Kabinet Sastroamijoyo terjadi koalisi antara PNI dan NU dan Masyumi
menjadi oposisi. Apa dampaknya kondisi politik di Indonesia!
Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo
Program
:
1.
Meningkatkan
keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2.
Pembebasan
Irian Barat secepatnya.
3.
Pelaksanaan
politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4.
Penyelesaian
Pertikaian politik
Hasil
:
·
Persiapan
Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29
September 1955.
·
Menyelenggarakan
Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Kendala/ Masalah yang dihadapi
:
·
Menghadapi
masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII
di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
·
Terjadi peristiwa
27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam
tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17
Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan
berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan
menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru
tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma
yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan
pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka
berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD
baru.
·
Keadaan
ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan
gejala membahayakan.
·
Memudarnya
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
·
Munculnya
konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik
kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai
lainnya.
Berakhirnya kekuasaan
kabinet :
Nu
menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam
kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
5. Pada masa Kabinet
Burhanudin Harahap terjadi pelaksanaan pemilu pertama kali,
apa tujuan dan apkah demokrasi sudah diterapkan pada saat itu ?
apa tujuan dan apkah demokrasi sudah diterapkan pada saat itu ?
Penyelenggaraan pemilu pertama yang
demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955
(memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya
27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang
memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
6. Analisis Gerakan Assaat pada
masa Kabinet Sasroamidjojo !
Pada masa Kabinet
Ali Sastroamidjojo ke-2, muncul "Gerakan Assaat", suatu gerakan yang
diprakarsai Mr.Assaat. Gerakan ini menuntut pembedaan perlakuan dan pemberian
fasilitas kepada pengusaha-pengusaha "asli" dan "pribumi". Mr.Assaat
yang pada saat itu menjadi anggota parlemen yang dekat dengan Masjumi, mendesak
pemerintah agar mengeluarkan peraturan untuk menghentikan keterlibatan
orang-orang Tionghoa, baik warga negara Indonesia maupun asing, dari berbagai
bidang usaha yang dianggap menguntungkan. Dengan terus terang ia menyatakan
kesiapannya untuk menjalankan program-program anti Tionghoa. Menurut
pandangannya, orang Tionghoa tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dibiarkan
menguasai ekonomi Indonesia. Ia juga menyerang orang Tionghoa sebagai golongan
yang tidak loyal kepada negara, malahan menyatakan bahwa golongan keturunan
Arab berbeda dengan orang Tionghoa dan harus dikatagorikan sebagai
"asli".
7. Pada masa Kabinet Djuanda ini
terdapat kalimat Perdana Menteri tanpa formatur. Apa maksudnya dan mengapa
muncul Deklarasi Djuanda!
Setelah Kabinet Ali
Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden
Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan
pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai
tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang
terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian
berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh
Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin
Harahap diumumkan.
